logo

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 17 April 2017

Informasi Publik

Informasi Publik
Informasi mengenai data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Anda minta tersebut merupakan informasi publik.[1]

Mengenai informasi publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”).

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.[2]

Yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[3]

Jadi informasi publik itu merupakan informasi yang bersumber dari badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara serta kepentingan publik.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan antara lain:

1.    Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:[4]
a.    informasi yang berkaitan dengan badan publik;
b.    informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
c.    informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d.    informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.    Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.[5]

3.    Informasi yang wajib tersedia setiap saat terdiri dari:[6]
a.    daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b.    hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
c.    seluruh kebijakan badan publik yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.    rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
e.    perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
f.     informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g.    prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h.    laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Informasi Publik Yang Dikecualikan
Akan tetapi, ada informasi publik yang yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yaitu:[7]
a.    informasi yang dapat membahayakan negara;
b.    informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c.    informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d.    informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e.    Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Berdasarkan penjelasan Anda di atas informasi yang dimohonkan adalah laporan keuangan dan data data lainnya. Laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan. Anda bisa memohonkan informasi publik selama data tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan maka badan publik berhak menolak permohonan Anda.[8]

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik tentunya sesuai dengan ketentuan. Anda sebagai pemohon informasi publik berhak:[9]
a.    melihat dan mengetahui informasi publik;
b.    menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
c.    mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai UU KIP; dan/atau
d.    menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:
1.    Pemohon informasi publik mengajukan permintaan disertai alasan permintaan tersebut dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.[10]
2.    Badan publik yang menerima permohonan informasi publik tersebut wajib mencatat nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta.[11]
3.    Apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis makan badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik.[12]
4.    Setelah itu badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.[13]
Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.[14]
Jika permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.[15]
5.    Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan (dapat diperpanjang dengan memberikan alasannya secara tertulis), badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: [16]
a.    informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b.    Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c.    penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP;
d.    dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e.    dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f.     alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g.    biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Apabila Anda merasa bahwa permohonan sudah sesuai dengan mekanisme dan kriteria informasi publik, akan tetapi permohonan Anda tidak ditanggapi atau Anda tidak mendapatkan data yang Anda butuhkan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.[17]

Keberatan yang diajukan secara tertulis diajukan dengan alasan:[18]
a.    penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.
b.    tidak disediakannya informasi berkala
c.    tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.    permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e.    tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f.     pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g.    penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur

Pengajuan keberatan huruf b sampai huruf g di atas, diselesaikan dengan cara musyawarah.[19]

Perlu diketahui bahwa pengajuan keberatan ini diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan.[20] Kemudian atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.[21]

Apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan, pemohon informasi publik dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.[22] Upaya ini diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.[23]

Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.[24] Proses penyelesaian sengketa ini paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.[25] Dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi ini bersifat final dan mengikat.[26]
      
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:


[2] Pasal 1 angka 2 UU KIP
[3] Pasal 1 angka 3 UU KIP
[4] Pasal 9 ayat (2) UU KIP
[5] Pasal 10 ayat (1) UU KIP
[6] Pasal 11 ayat (1) UU KIP
[7] Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 17 UU KIP
[8] Pasal 6 ayat (1) UU KIP
[9] Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU KIP
[10] Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 22 ayat (1) UU KIP
[11] Pasal 22 ayat (2) UU KIP
[12] Pasal 22 ayat (3) UU KIP
[13] Pasal 22 ayat (4) UU KIP
[14] Pasal 22 ayat (5) UU KIP
[15] Pasal 22 ayat (6) UU KIP
[16] Pasal 22 ayat (7) dan (8) UU KIP
[17] Pasal 35 ayat (1) UU KIP
[18] Pasal 35 ayat (1) UU KIP
[19] Pasal 35 ayat (2) UU KIP
[20] Pasal 36 ayat (1) UU KIP
[21] Pasal 36 ayat (2) UU KIP
[22] Pasal 37 ayat (1) UU KIP
[23] Pasal 37 ayat (2) UU KIP
[24] Pasla 38 ayat (1) UU KIP
[25] Pasal 38 ayat (2) UU KIP
[26] Pasal 39 UU KIP

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58085c98ca3b5/cara-mendapatkan-informasi-publik

Definisi Maladministrasi

Definisi Maladministrasi
Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.[1]

Menurut Hendra Nurtjahjo dkk dalam buku Memahami Maladministrasi (hal. 11-12) yang kami akses dari laman Ombudsman RI menjelaskan definisi maladministrasi yaitu:
a.    Perilaku dan perbuatan melawan hukum,
b.    Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang,
c.    Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu,
d.    Kelalaian,
e.    Pengabaian kewajiban hukum,
f.     Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
g.    Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan,
h.    Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial,
i.      Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk-Bentuk Maladministrasi
Menjawab pertanyaan Anda, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.[2]

Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:[3]
1.    Mis Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
2.    Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
3.    Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.
4.    Defective Policy Implementation yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjuti menjadi kenyataan.
5.    Bureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain:
a.    Indecision yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan, atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang di peti es kan.
b.   Red Tape yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat.
c.    Cicumloution yaitu Penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan katakata terlalu banyak. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Banyak kata manis untuk menenangkan gejolak masa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat.
d.    Rigidity yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Ini efek dari model pemisahan dan impersonality dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak,dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan, tanpa melihat kasus-perkasus.
e.   Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala Asal Bapak senang. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik.
f.     Over staffing yaitu Gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembengkakan staf. Terlalu banyak staf sehingga mengurangi efisiensi.
g.    Paperasserie adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan, tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya.
h.   Defective accounting yaitu pemeriksaan keuangan yang cacat. Artinya pelaporan keuangan tidak sebagaiamana mestinya, ada pelaporan keuangan ganda untuk kepentingan mengelabuhi. Biasanya kesalahan dalam keuangan ini adalah mark up proyek keuangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:[4]
1.    Ketidak jujuran (dishonesty), berbagai tindakan ketidak jujuran antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
2.   Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator.
3.    Mengabaikan hukum (disregard of law), tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
4.  Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
5.    Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak begus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
6.    Inefisiensi bruto (gross inefficiency), adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.
7.  Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak di liput kesalahannya.
8.  Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.

Lembaga Ombudsman
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[5]

Tugas Ombudsman
Meluruskan pernyataan Anda soal kewenangan Ombudsman dalam menangani maladministrasi, kami luruskan bahwa menangani maladministrasi bukanlah kewenangan Ombudsman, melainkan tugas Ombudsman seperti yang disebut dalam Pasal 7 UU 37/2008:

Ombudsman bertugas:
a.    menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b.    melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c.    menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d.    melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f.     membangun jaringan kerja;
g.    melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h.    melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang Ombudsman
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman berwenang:[6]
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b.    memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c.    meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
d.    melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
e.    menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f.   membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
g.    demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
h.   menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
i.    menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Referensi:



[1] Pasal 1 angka 3 UU 37/2008
[2] Hendra dkk hal. 5
[3] Hendra dkk hal. 12-13
[4] Hendra dkk hal. 13-14
[5] Pasal 1 angka 1 UU 37/2008
[6] Pasal 8 UU 37/2008


 Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi#_ftnref3.